803879
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
391
297
1341
799439
7653
1107
803879

Your IP: 54.225.17.239
2018-07-21 19:03

Yahoo Messenger:
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

NASIONAL, BLOG.LAPOR.go.id “Kepada seluruh instansi, lembaga, mulai sekarang hentikan yang namanya pungli, terutama terkait pelayanan kepada rakyat, ” tegas Presiden Joko Widodo seusai meninjau lokasi Operasi Tangkap Tangan terhadap sejumlah pegawai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena diduga menerima suap terkait izin perkapalan, Selasa lalu (11/10/2016).

        Peringatan Presiden terhadap kasus pungutan liar (pungli) di Kemenhub tersebut menjadi momen tepat untuk segera menuntaskan praktik lazim di lingkup pelayanan publik. Ditambahkan pula dari data laporan di sistem LAPOR! (2014-2016), ada lebih dari 180.000 laporan yang disampaikan masyarakat mengenai pungutan liar di berbagai layanan publik. Komisioner Ombudsman RI Alvin Lie juga mengomentari hal serupa, “Saya betul-betul apresiasi kepolisian, tapi ini baru baris pertama, belum halaman pertama. Masih banyak sekali pungli-pungli lainnya.” Bahkan, beliau menduga hampir di semua instansi yang berhubungan dengan warga menerapkan pungli.

         Praktik pungli memang memiliki modus yang beragam di masing-masing kantor pelayanan publik. Beberapa contoh kasus yang baru terungkap antara lain perpanjangan SIM dan KTP Elektronik. Perpanjangan SIM misalnya, setiap pemohon dikenakan biaya Rp 25 ribu untuk biaya kesehatan yang mana surat keterangan kesehatan tidak diterbitkan atau biaya kesehatan pemohon dinaikkan oleh petugas tanpa keterangan yang jelas. Lain lagi KTP Elektronik, Anggota Ombudsman RI Ahmad Suhaedy menjelaskan oknum petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memanfaatkan panjangnya antrean perekaman data KTP Elektronik di tingkat kecamatan. “Ketika ratusan masyarakat antre sudah dari subuh, mereka menitipkan antrean pada pedagang setempat atau oknum petugas Disdukcapil. Memberikan uang Rp 50.000 agar dapat nomor antrean paling depan, karena kuota dibatasi sampai 500. Harganya Rp 200.000 - 300.000 per orang. Ada blangko spesial, bahkan kami ada bukti resinya, “ ungkap beliau mengilustrasikan kejadian riil pungli KTP Elektronik.        

          Menanggapi fenomena pungli, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur meminta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan kontrol sosial guna mencegah praktik pungli dalam proses pelayanan publik. “Pemerintah sudah memiliki Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui aplikasi LAPOR!. Silakan manfaatkan aplikasi itu,” tambahnya.

           Keberadaan LAPOR!-SP4N memang ditujukan bagi masyarakat untuk membantu pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, termasuk di dalamnya mencegah praktik pungli. Apabila menyaksikan atau mengalami langsung praktik pungli, masyarakat dapat menyampaikannya melalui SMS ke 1708, www.lapor.go.id, mobile Apps, atau Twitter @1708 dengan mencantumkan tagar #LaporPungli. Masyarakat pun tidak perlu khawatir dengan keamanan identitas sebagai pelapor karena LAPOR! telah dilengkapi fitur Whistle Blower. Dengan fitur tersebut, masyarakat dapat menganonimkan atau merahasiakan identitas sebagai pelapor.

           Masyarakat dapat menyebutkan lokasi dan modus oknum pungli (dan apabila memungkinkan menambahkan bukti lampiran berupa foto/video kejadian) dalam melaporkan praktik pungli yang dialami. Setiap pengaduan masyarakat akan ditindaklanjuti oleh instansi yang bersangkutan. Seperti pelapor dari Kota Bandung yang pernah melaporkan terjadinya pungli atas pengurusan izin mendirikan bangunan, Kepala Dinas terkait berkomitmen untuk menindaklanjuti petugas yang melakukan praktik pungli. Kinerja LAPOR! juga secara berkala diawasi dan dievaluasi oleh tiga instansi pemerintah yakni Kemenpan-RB, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman RI.  Ayo, #LaporPungli untuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik! 

Sumber http://blog.lapor.go.id

Pungutan liar yang sudah terlalu lama dibiarkan terjadi mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan masyarakat di Indonesia. Tak ingin hal tersebut terus terjadi, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada jajarannya di daerah untuk menyelaraskan langkah dengan pemerintah pusat dalam upaya pemberantasan pungli di Indonesia. Pemprov Kalsel pun tak mau tinggal diam dalam pencanangan program pemerintah berdasar PP no. 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Bertempat di Gedung Graha Abdi Persada, Satgas Saber Pungli Provinsi Kalimantan Selatan pun di kukuhkan keberadaannya pada hari, Kamis (03/11). Di hadiri Gubernur, H. Sahbirin Noor, Plt. Ketua DPRD, Muhaimin, Kapolda Kalsel, Erwin Triwanto, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Mudim Aristo serta para anggota Satgas Saber Pungli Provinsi Kalimantan Selatan yang berasal dari berbagai elemen masyarakat penegak hukum yang dianggap mampu dan cakap dalam pelaksanaan tugas di lapangan serta para undangan. Dalam kesempatan kali ini, Kanwil Kemenkumham Kalsel diwakili oleh Kabid Lalintalkim Divisi Imigrasi, Arman Andrya. Bertempat di Gedung Graha Abdi Persada. Dalam sambutannya Gubernur mengatakan, Satgas Saber Pungli bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, baik pencegahan, penindakan dan yustisi secara efektif dan efisien dengan pemanfaatan personel dengan memaksimalkan sarpras yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Sehingga diharapkan dengan adanya Satgas Saber Pungli Provinsi Kalimantan Selatan dapat menjadi shock therapy pada pelaksanaan pemberantasan pungli di Kalimantan Selatan.-http://kalsel.kemenkumham.go.id

 

BANJARMASIN, KP – Suasana coffe morning jajaran Pemprov Kalsel di Gedung Mahligai Pancasila, Rabu (2/3), sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya. Jika pada kegiatan rutin serupa biasanya suasana terasa kaku dan formal, maka tidak untuk kemarin.

H Sahbirin Noor, selaku Gubernur baru membawa suasana yang berbeda. Pada kegiatan coffe morning itu, Sahbirin lebih banyak berinteraksi dengan jajaran kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kalsel.

Hampir semua ditanya satu persatu oleh gubernur. Mulai dari nama, jabatan sampai rencana kerja. Ada satu hal yang menarik di saat gubernur satu persatu mendekat ke kursi pimpinan SKPD. Di mana, secara khusus dan spontan ia langsung memberikan tugas kepada Inspektur Provinsi Kalsel, Wing Ariansyah.

“Bapak dari inspektorat? Bagaimana caranya supaya gubernur dalam menjalankan tugas kada tetangkap,’’ ujar Sahbirin, yang langsung dijawab siap oleh Wing Ariansyah disertai tepukan tangan hadirin.

“Pian pian jangan mau jua tatangkap, kita dalam bekerja sudah berkorban raga, harta dan pikiran. Kalau sampai tertangkap jadi sia-sia,’’ lanjut Sahbirin berpesan kepada seluruh bawahannya.

Selain Wing Ariansyah, beberapa kepala SKPD lainnya juga ditanya oleh Paman Birin, sapaan akrah Sahbirin Noor. Kadishubkominfo Sufian AH ditanya soal perkembangan Bandara, Kadis PU Martinus soal jalan Lumpangi-Batulicin.

“Selama ini, bandara banyak keluhan, bandara kebanggaan buat daerah, mudahan tidak ada perubahan, mudahan apa yang dilaporkan Kadishub April sudah mulai dikerjakan, kita doakan bersama,’’ tutur Birin. Usai kegiatan, Birin mengaku bersyukur, bisa kenal banyak dengan bawahan.

Terkait gaya komunikasi barunya, ia mengatakan, agar lebih terasa kental dan sehati antara atasan dengan bawahan. “Bagaimanapun membangun banua butuh kebersamaan,’’ ujarnya. Untuk itu, sambungnya, dilakukan gaya komunikasi yang menyentuh dan tanpa batasan.

“SkPD itu mereka bekerja tergantung pimpinannya dalam hal ini gubernur. Gubernurnya gimana mereka akan menyesuaikan,’’ ungkap Birin. Sementara itu, Wagub Kalsel H Rudy Resnawan menambahkan, inti dari kegiatan tersebut sebagai perkenalan dari gubernur dengan jajaran SKPD.

“Beliau memberikan arahan untuk bekerja dan melaksanakan tugas, sehingga hasilnya bisa dinikmati masyarakat. Tidak perlu menunggu. Inti pertemuan ini perkenalan dan pengarahan,’’ tutur Wagub. (mns/K-2)

Sumber : www.kalimantanpost.com

Halaman 2 dari 2

©2018 Inspektorat Provinsi KalSel. All Rights Reserved. Designed By MQ