660922
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1186
2107
5451
641578
42163
52590
660922

Your IP: 54.198.108.19
2017-11-21 12:10

Yahoo Messenger:
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

#LaporPungli untuk Pembangunan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik!

NASIONAL, BLOG.LAPOR.go.id “Kepada seluruh instansi, lembaga, mulai sekarang hentikan yang namanya pungli, terutama terkait pelayanan kepada rakyat, ” tegas Presiden Joko Widodo seusai meninjau lokasi Operasi Tangkap Tangan terhadap sejumlah pegawai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena diduga menerima suap terkait izin perkapalan, Selasa lalu (11/10/2016).

        Peringatan Presiden terhadap kasus pungutan liar (pungli) di Kemenhub tersebut menjadi momen tepat untuk segera menuntaskan praktik lazim di lingkup pelayanan publik. Ditambahkan pula dari data laporan di sistem LAPOR! (2014-2016), ada lebih dari 180.000 laporan yang disampaikan masyarakat mengenai pungutan liar di berbagai layanan publik. Komisioner Ombudsman RI Alvin Lie juga mengomentari hal serupa, “Saya betul-betul apresiasi kepolisian, tapi ini baru baris pertama, belum halaman pertama. Masih banyak sekali pungli-pungli lainnya.” Bahkan, beliau menduga hampir di semua instansi yang berhubungan dengan warga menerapkan pungli.

         Praktik pungli memang memiliki modus yang beragam di masing-masing kantor pelayanan publik. Beberapa contoh kasus yang baru terungkap antara lain perpanjangan SIM dan KTP Elektronik. Perpanjangan SIM misalnya, setiap pemohon dikenakan biaya Rp 25 ribu untuk biaya kesehatan yang mana surat keterangan kesehatan tidak diterbitkan atau biaya kesehatan pemohon dinaikkan oleh petugas tanpa keterangan yang jelas. Lain lagi KTP Elektronik, Anggota Ombudsman RI Ahmad Suhaedy menjelaskan oknum petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memanfaatkan panjangnya antrean perekaman data KTP Elektronik di tingkat kecamatan. “Ketika ratusan masyarakat antre sudah dari subuh, mereka menitipkan antrean pada pedagang setempat atau oknum petugas Disdukcapil. Memberikan uang Rp 50.000 agar dapat nomor antrean paling depan, karena kuota dibatasi sampai 500. Harganya Rp 200.000 - 300.000 per orang. Ada blangko spesial, bahkan kami ada bukti resinya, “ ungkap beliau mengilustrasikan kejadian riil pungli KTP Elektronik.        

          Menanggapi fenomena pungli, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur meminta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan kontrol sosial guna mencegah praktik pungli dalam proses pelayanan publik. “Pemerintah sudah memiliki Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui aplikasi LAPOR!. Silakan manfaatkan aplikasi itu,” tambahnya.

           Keberadaan LAPOR!-SP4N memang ditujukan bagi masyarakat untuk membantu pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, termasuk di dalamnya mencegah praktik pungli. Apabila menyaksikan atau mengalami langsung praktik pungli, masyarakat dapat menyampaikannya melalui SMS ke 1708, www.lapor.go.id, mobile Apps, atau Twitter @1708 dengan mencantumkan tagar #LaporPungli. Masyarakat pun tidak perlu khawatir dengan keamanan identitas sebagai pelapor karena LAPOR! telah dilengkapi fitur Whistle Blower. Dengan fitur tersebut, masyarakat dapat menganonimkan atau merahasiakan identitas sebagai pelapor.

           Masyarakat dapat menyebutkan lokasi dan modus oknum pungli (dan apabila memungkinkan menambahkan bukti lampiran berupa foto/video kejadian) dalam melaporkan praktik pungli yang dialami. Setiap pengaduan masyarakat akan ditindaklanjuti oleh instansi yang bersangkutan. Seperti pelapor dari Kota Bandung yang pernah melaporkan terjadinya pungli atas pengurusan izin mendirikan bangunan, Kepala Dinas terkait berkomitmen untuk menindaklanjuti petugas yang melakukan praktik pungli. Kinerja LAPOR! juga secara berkala diawasi dan dievaluasi oleh tiga instansi pemerintah yakni Kemenpan-RB, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman RI.  Ayo, #LaporPungli untuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik! 

Sumber http://blog.lapor.go.id

©2017 Inspektorat Provinsi KalSel. All Rights Reserved. Designed By MQ