660907
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1171
2107
5436
641578
42148
52590
660907

Your IP: 54.198.108.19
2017-11-21 12:08

Yahoo Messenger:
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Selasa, 18 April 2017 Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Tahun 2017 di Kabupaten Tanah Bumbu. diharapkan menjadi media konsultasi bagi auditi, dalam upaya mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP baik dari BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Inspektur Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan para Pimpinan SKPD Provinsi dan Kabupaten Kota Se-Kalimantan Selatan.

 

Pada kesempatan ini disampaikan pula dalam Pidato Sambutan Bapak Drs. H. Abdul Haris. M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, "Era Otonomi Daerah seperti diamanatkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menuntut Pemerintah Daerah, untuk menyelenggarakan GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT dalam setiap aktivitas Pemerintah Daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) wajib agar Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Pemerintah melalui program dan kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien, terjaminnya keamanan asset negara, adanya kepatuhan atas peraturan perundang-undangan serta tersajinya laporan yang handal. Paradigma Pengawasan saat ini telah berubah, fungsi pengawasan tidak lagi sebagai WACTH DOG, tetapi harus berperan lebih besar, yaitu sebagai Pemberi Peringatan Dini (Early Warning System), Jaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Wadah Konsultasi (Consultative)".

Dalam kegiataan Rapat Pemutakhiran Data TLHP APIP di Tanah Bumbu Tahun 2017 bertujuan agar pelaksanaan rekomendasi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, merupakan langkah dari proses perbaikan, penyempurnaan dan penindakan yang harus menjadi prioritas bagi auditi. Kedisiplinan dan ketaatan dalam menyelesaikan tindak lanjut menjadi indikator atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

 

Sehubungan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No : SE-08 /01/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adapun beberapa hal yang perlu diketahui :

1.      Bagi Wajib LHKPN yang baru diangkat atau Wajib LHKPN yang pensiun maka pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan formulir LHKPN format baru untuk kemudian disampaikan kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan atau pensiun. (Terlampir Juknis tata cara penyampaian LHKPN format baru)

 

2.      Bagi Wajib LHKPN yang sudah pernah menyampaikan LHKPN baik Model KPK-A atau Model KPK-B dan mengalami perubahan jabatan atau terkena kewajiban update dua tahunan maka harta kekayaan yang dilaporkan adalah per 31 Desember 2017 dan diserahkan kepada KPK paling lambat pada 31 Maret 2018.

 

Tautan Terkait:

 

1. Regulasi Terkait Surat Edaran tentang Juknis Tata Cara Pelaporan LHKPN

2. Form excel untuk pengisian LHKPN

 

NASIONAL, BLOG.LAPOR.go.id “Kepada seluruh instansi, lembaga, mulai sekarang hentikan yang namanya pungli, terutama terkait pelayanan kepada rakyat, ” tegas Presiden Joko Widodo seusai meninjau lokasi Operasi Tangkap Tangan terhadap sejumlah pegawai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena diduga menerima suap terkait izin perkapalan, Selasa lalu (11/10/2016).

        Peringatan Presiden terhadap kasus pungutan liar (pungli) di Kemenhub tersebut menjadi momen tepat untuk segera menuntaskan praktik lazim di lingkup pelayanan publik. Ditambahkan pula dari data laporan di sistem LAPOR! (2014-2016), ada lebih dari 180.000 laporan yang disampaikan masyarakat mengenai pungutan liar di berbagai layanan publik. Komisioner Ombudsman RI Alvin Lie juga mengomentari hal serupa, “Saya betul-betul apresiasi kepolisian, tapi ini baru baris pertama, belum halaman pertama. Masih banyak sekali pungli-pungli lainnya.” Bahkan, beliau menduga hampir di semua instansi yang berhubungan dengan warga menerapkan pungli.

         Praktik pungli memang memiliki modus yang beragam di masing-masing kantor pelayanan publik. Beberapa contoh kasus yang baru terungkap antara lain perpanjangan SIM dan KTP Elektronik. Perpanjangan SIM misalnya, setiap pemohon dikenakan biaya Rp 25 ribu untuk biaya kesehatan yang mana surat keterangan kesehatan tidak diterbitkan atau biaya kesehatan pemohon dinaikkan oleh petugas tanpa keterangan yang jelas. Lain lagi KTP Elektronik, Anggota Ombudsman RI Ahmad Suhaedy menjelaskan oknum petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memanfaatkan panjangnya antrean perekaman data KTP Elektronik di tingkat kecamatan. “Ketika ratusan masyarakat antre sudah dari subuh, mereka menitipkan antrean pada pedagang setempat atau oknum petugas Disdukcapil. Memberikan uang Rp 50.000 agar dapat nomor antrean paling depan, karena kuota dibatasi sampai 500. Harganya Rp 200.000 - 300.000 per orang. Ada blangko spesial, bahkan kami ada bukti resinya, “ ungkap beliau mengilustrasikan kejadian riil pungli KTP Elektronik.        

          Menanggapi fenomena pungli, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur meminta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan kontrol sosial guna mencegah praktik pungli dalam proses pelayanan publik. “Pemerintah sudah memiliki Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui aplikasi LAPOR!. Silakan manfaatkan aplikasi itu,” tambahnya.

           Keberadaan LAPOR!-SP4N memang ditujukan bagi masyarakat untuk membantu pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, termasuk di dalamnya mencegah praktik pungli. Apabila menyaksikan atau mengalami langsung praktik pungli, masyarakat dapat menyampaikannya melalui SMS ke 1708, www.lapor.go.id, mobile Apps, atau Twitter @1708 dengan mencantumkan tagar #LaporPungli. Masyarakat pun tidak perlu khawatir dengan keamanan identitas sebagai pelapor karena LAPOR! telah dilengkapi fitur Whistle Blower. Dengan fitur tersebut, masyarakat dapat menganonimkan atau merahasiakan identitas sebagai pelapor.

           Masyarakat dapat menyebutkan lokasi dan modus oknum pungli (dan apabila memungkinkan menambahkan bukti lampiran berupa foto/video kejadian) dalam melaporkan praktik pungli yang dialami. Setiap pengaduan masyarakat akan ditindaklanjuti oleh instansi yang bersangkutan. Seperti pelapor dari Kota Bandung yang pernah melaporkan terjadinya pungli atas pengurusan izin mendirikan bangunan, Kepala Dinas terkait berkomitmen untuk menindaklanjuti petugas yang melakukan praktik pungli. Kinerja LAPOR! juga secara berkala diawasi dan dievaluasi oleh tiga instansi pemerintah yakni Kemenpan-RB, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman RI.  Ayo, #LaporPungli untuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik! 

Sumber http://blog.lapor.go.id

Halaman 1 dari 2

©2017 Inspektorat Provinsi KalSel. All Rights Reserved. Designed By MQ