803901
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
413
297
1363
799439
7675
1107
803901

Your IP: 54.225.17.239
2018-07-21 19:17

Yahoo Messenger:
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Petunjuk pelaksanaan  ini  dimaksudkan  sebagai  panduan  bagi  seluruh  APIP di Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan reviu atas LKPD yang disajikan sesuai SAP berbasis akrual.

Reviu adalah  penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian  LKPD oleh lnspektorat untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan sistem akuntansi pemerintah daerah dan  LKPD telah  disajikan  sesuai  dengan  Standar Akuntansi  Pemerintahan dalarn  upaya membantu kepala daerah untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas.

 

softcopy silahkan didownload disini

Selasa, 18 April 2017 Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Tahun 2017 di Kabupaten Tanah Bumbu. diharapkan menjadi media konsultasi bagi auditi, dalam upaya mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP baik dari BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Inspektur Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan para Pimpinan SKPD Provinsi dan Kabupaten Kota Se-Kalimantan Selatan.

 

Pada kesempatan ini disampaikan pula dalam Pidato Sambutan Bapak Drs. H. Abdul Haris. M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, "Era Otonomi Daerah seperti diamanatkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menuntut Pemerintah Daerah, untuk menyelenggarakan GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT dalam setiap aktivitas Pemerintah Daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) wajib agar Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Pemerintah melalui program dan kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien, terjaminnya keamanan asset negara, adanya kepatuhan atas peraturan perundang-undangan serta tersajinya laporan yang handal. Paradigma Pengawasan saat ini telah berubah, fungsi pengawasan tidak lagi sebagai WACTH DOG, tetapi harus berperan lebih besar, yaitu sebagai Pemberi Peringatan Dini (Early Warning System), Jaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Wadah Konsultasi (Consultative)".

Dalam kegiataan Rapat Pemutakhiran Data TLHP APIP di Tanah Bumbu Tahun 2017 bertujuan agar pelaksanaan rekomendasi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, merupakan langkah dari proses perbaikan, penyempurnaan dan penindakan yang harus menjadi prioritas bagi auditi. Kedisiplinan dan ketaatan dalam menyelesaikan tindak lanjut menjadi indikator atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

 

Sehubungan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No : SE-08 /01/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adapun beberapa hal yang perlu diketahui :

1.      Bagi Wajib LHKPN yang baru diangkat atau Wajib LHKPN yang pensiun maka pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan formulir LHKPN format baru untuk kemudian disampaikan kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan atau pensiun. (Terlampir Juknis tata cara penyampaian LHKPN format baru)

 

2.      Bagi Wajib LHKPN yang sudah pernah menyampaikan LHKPN baik Model KPK-A atau Model KPK-B dan mengalami perubahan jabatan atau terkena kewajiban update dua tahunan maka harta kekayaan yang dilaporkan adalah per 31 Desember 2017 dan diserahkan kepada KPK paling lambat pada 31 Maret 2018.

 

Tautan Terkait:

 

1. Regulasi Terkait Surat Edaran tentang Juknis Tata Cara Pelaporan LHKPN

2. Form excel untuk pengisian LHKPN

 

Halaman 1 dari 2

©2018 Inspektorat Provinsi KalSel. All Rights Reserved. Designed By MQ